Tulisan ini merupakan dasar referensi Mahasiawa jayawijaya tentang kebijakan pemerintah jayawijaya baik pengalihan issue di media tentang penolakan DOB maupun mengizinkan tempat pada hari minggu tanggal 06-03-2022 dan mahasiswa menilai semua upaya pemerintah jayawijaya adalah melanggar hukum dan melanggar pekanisme instruksi pemerintah jayawijaya.
Masa aksi Wamena 10 maret 2022 adalah rakyat yang dikorbangkan dengan pengalihan isu oleh pemerintah jayawijaya melalui wartawan jubi.Co.Id pada hari sabtu 05-03-2022.
Aksi unjuk rasa papua dan khususnya rakyat lapago merupakan Aksi damai dengan tujuan penolakan DOB.
Kehadiran komisi II DPR RI dengan tujuan serap aspirasi pada hari minggu lalu tanggal 06-03-2022 hotel pilamo adalah ilegal, Masa penjemputan komisi II DPR RI itu segelintir orang yang mengatas namakan rakyat lapago yang disiapkan oleh pemerintah Mamberamo raya. Dan Rakyat lapago nyatakan kedatangan DPR RI di Kabupaten Jayawijaya merupakan ilegal. Karena mahasiswa menilai serap aspirasi sepihak tanpa melibatkan seluruh rakyat lapago.
TUGAS POKOK APARAT KEAMANAN INDONESIA.
Pihak Penegak hukum di Republik ini perlu ada isi hukum di otak dan belajar baik tentang fungsi dan pokok keamanan. Karena menjalankan keamanan tidak sesuai UUD pasal 13.
Kami Mahasiawa jayawijaya mengapresiasi kepada Bapak Polres jayawijaya dan kasad intel. Karena Bapak kapolres jayawijaya mampu kendalikan rubuan masa aksi damai penolakan DOB tanpa aksi anarkis. Dan kami mahasiswa menilai aksi unjuk rasa bermartabat ini sejarah baru di negara Indonesia. Bapak Kapolres jayawijaya merupakan salah satu contoh yang paham tentang UUD No 9 tahun 1998 di negara Republik Indonesia. Dan kami mahasiswa jayawijaya berharap cukup yang tidak paham hukum saja membungkam ruang demonstrasi, Bapak Kapolres jayawijaya tetap tunduk pada hukum dan panjang umur.
Polda papua, papua Barat dan polresta Jayapura anggap rakyat demo kepada negara negatif itu perlu belajar hukum dari Bapak kapolres jayawijaya.
Kalau kacamata keamanan terhadap rakyat papua yang melakukan aksi unjuk rasa kepada pemerintah negara negatif, apakah undang-undang no 9 than 1998 juga negatif..? Apakah dasar negara kelima silah juga negatif..?
Kami Mahasiswa menilai Kapolres jayawijaya adalah salah satu pemimpin yang paham hukum negara Indonesia.
MAHASISWA JAYAWIJAYA MENILAI, PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA MENGALIHKAN ISSUE TERHADAP RAKYAT LAPAGO TENTANG PENOLAKAN KUJUNGAN KOMISI II DPR RI DAN DOB.
ayah dan ibu.
Kami mahasiswa menilai bahwa, Pertanyaan pengalihan issue pemerintah jayawijaya terhadap masa aksi rakyat lapago merupakan tindakan apatis.
Seruan aksi Rakyat lapago yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum adalah salah satu bentuk sesuai 9 tahun 1998.
MAHASISWA MENILAI, PEMERINTAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA MELANGGAR MEKANISME SKALASI WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.
Pemerintah Mamberamo raya harus mempertangung jawabkan atas melanggar eskalasi wilayah administrasi pemerintahan jayawijaya. Karena kami mahasiswa sebagai fungsi kontrol daerah menilai bahwa, Pemerintah Mamberamo raya sudah menghancurkan citra pemerintahan jayawijaya di mata dunia dan khusus rakyat papua. Karena masa penjemputan komisi II DPR RI yang disiapkan oleh Bapak Jhon Tabo sebagai bupati Mamberamo raya lapis panitia DOB dan Briyur Wenda sebagai sekretaris panitia merupakan melanggar mekanisme pemerintahan. Karena Masa penjemputan adalah penduduk dari masyarakat Mamberamo raya dan korban dari janji politik. Karena rakyat yang hidup di jayawijaya sudah instruksi pemerintah jayawijaya. Semua masyarakat jayawijaya tau bahwa, pada hari minggu merupakan hari kudus mayoritas Kristen. Dan membuka akses aktivitas hari minggu para penjemputan merupakan melanggar instruksi Bupati jayawijaya yang mana berbunyi dalam nomor 03 tahun 2013. Dan harus mempertangung jawab.
DOB MERUPAKAN SALAH SATU KONSEP OLIGARKI YANG DI PAKE PARA ELITE PAPUA DEMI KEPENTINGAN KAPITALISME.
Para elit politik papua dan papua Barat yang sedang kehausan jabatan. Eskalasi wilayah bukan ukuran. Barangkali para elit papua perlu instalasi otak dan rubah paradigma berfikir nasionalisme Jakarta itu.
Syarat DOB adalah SDM dan penduduk, bukan luas wilayahnya. Kalau para elit bicara atas dasar eskalasi wilayah, berarti sudah pasti nafsu jabatan dan kekuasaa. Mereka adalah titipan boneka Jakarta untuk musnakan orang papua.
Saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa, para elit politik yang minta pemekaran merupakan hanya takut kehilangan jabatan dan kekuasaan, mereka sudah terlalu enak korupsi dana otsus tanpa ada pengawasan Jakarta, sehingga terus paksakan Jakarta untuk mekarkan DOB dan isi DOB ada 7 provinsi.
Apa bila 7 provinsi baru masuk di papua maka, otomatis 7 kapolda dan 7 Pandam akan bangun besar-besaran di tanah papua dan papua Barat. Belum lagi berapa personil yg akan isi di papua, sementara data penduduk hanya 2 juta jiwa. itupun terhitung dengan penduduk non papua yang memiliki KTP papua dan ada banyak hal yang perlu mempertimbangkan oleh para elit politik titipan boneka Jakarta.
Dan otak elit negara hanya mau ambil SDA, bukan mau bangun SDM papua. Otak elit papua hanya korupsi dan tanam saham di klinik cervis Jakarta.
Kesimpulan.
Tolak DOB,
Masa depan dan harga diri orang papua lebih berharga dibanding segala tawaran yang isinya bukan nyaman, tapi nyawa rakyat.
Jayapura 10-03-2022
Asrama Nayak papua.
Sahabat Pena Papua 